Kematian Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, pemimpin Jalisco New Generation Cartel (CJNG), memicu kerusuhan masif di setidaknya 20 negara bagian Meksiko, dengan blokade jalan, pembakaran kendaraan, dan setidaknya 14-73 korban tewas akibat pembalasan kartel. El Mencho, mantan polisi yang menjadi raja narkoba paling ditakuti, tewas tertembak saat operasi militer di Tapalpa, Jalisco, pada akhir Februari 2026, membuktikan betapa rapuhnya negara ketika korupsi aparat menyuburkan kartel. Kekerasan ini bukan sekadar balas dendam, melainkan gejala kegagalan sistemik: kompromi kecil dari “oknum” polisi berkembang menjadi jaringan proteksi yang menghancurkan otoritas negara.
Pelajaran utama bagi Indonesia adalah kartel tumbuh bukan karena kekuatan mereka, tapi kerapuhan institusi akibat korupsi dan impunitas. Di Indonesia, kasus oknum Polri terlibat narkoba berulang—seperti laporan intelijen di Polres Bima Kota yang ungkap aliran dana Rp1,8 miliar dari bandar ke perwira tinggi—menunjukkan pola serupa yang tak lagi bisa disebut insidental. Jika “oknum” terus muncul, itu bukan kebetulan, melainkan kultur sistemik di mana Polri, yang pernah mendapat privilege di era sebelumnya, kini terjerat kolusi dengan oligarki, mafia narkoba, judi online, dan tambang ilegal. Hal ini melumpuhkan setengah fungsi pemerintahan Prabowo, menciptakan celah standar ganda bagi oposisi domestik dan asing.
Pola ini mencerminkan “mega trend” ancaman tak kasat mata seperti cognitive warfare, yang kini melanda Meksiko, Venezuela, Nepal, Bangladesh, dan Iran melalui delegitimasi pemerintah. Di Meksiko, isu narkoba dan korupsi aparat memicu chaos; di Venezuela, ideologi sosialis; di Nepal dan Bangladesh, ketimpangan ekonomi; di Iran, radikalisme—semua diawali kerusuhan sosial masif yang runtuhkan moral figur dan institusi. Di Indonesia, cognitive warfare berupa perang opini di media sosial mendiskreditkan pemerintahan Prabowo sebagai alat oligarki, diperkuat data statistik isu sensitif yang diorkestrasi harian, sering kali memanfaatkan kasus Polri untuk erosi kepercayaan publik. Proyeksi kerusuhan 2026 sudah muncul sebagai peringatan, mirip mobilisasi massa di 2025 yang libatkan anak sekolah sebagai “alat” murah.
Analisis tajam menunjukkan instrumennya sama: mulai dari degradasi moral aparat, kolusi dengan kekuatan komprador, hingga chaos yang picu keinginan jatuhkan rezim. Di Indonesia, Polri yang rusak karena abuse of power era sebelumnya menjadi sasaran empuk, memungkinkan delegitimasi terus bergulir meski pemerintah masih pegang monopoli kekerasan. Bedanya, kita punya literasi digital dan ketahanan informasi yang bisa diperkuat, tapi tanpa reformasi, pola Meksiko—di mana perang narkoba ciptakan monster baru—akan terulang.
Antisipasi integral diperlukan sekarang: transparansi total kasus aparat, pengawasan independen, lindungi jurnalisme investigatif, dan reformasi struktural Polri yang ganti kultur, bukan sekadar rotasi. Kolaborasi kementerian terkait harus cegah arus cognitive warfare membesar, karena sejarah beri peringatan sebelum hukuman: negara runtuh bukan kalah perang, tapi gadaikan moralnya. Selama integritas dijaga, Indonesia belum terlambat—tapi abaikan, pelajaran Meksiko jadi ramalan.